"90% itu sektor informal, pekerja serabutan. Mungkin 100%," kata Wakil Ketua DPP Real Estat Indonesia (REI) Moerod saat ditemui di Hotel Atlet Century Park Senayan, Jakarta, Senin (14/7/2014).
Moerod beralasan, salah satu kendala kurang pasok perumahan adalah banyaknya masyarakat yang tidak bisa kredit rumah, dengan alasan non bankable. Kelompok masyarakat tersebut adalah pekerja sektor informal yang tak punya penghasilan tetap.
"Izin dipermudah, lalu kebijakan dari pemerintah pusat untuk bisa memberikan KPR kepada masyarakat yang punya non fixed income, supir angkot, tukang ojek, pekerja serabutan. Karena persyaratan dari BI itu harus bank-able," katanya.
Ia mengatakan, untuk menyediakan rumah dan mengurangi kurang pasok rumah tersebut adalah dengan mempermudah akses pendanaan terhadap masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap.
Selain itu, lanjut Moerod adalah soal perizinan. Berbelit-belitnya birokrasi di daerah menjadi kendala sulitnya penyediakan rumah.
"Izin dipermudah, kita ingin zero untuk izin membangun rumah murah. Sekarang itu sekitar Rp 1 juta sampai Rp 1,5 juta, waktunya satu bulan," jelasnya.Next
(zul/hen)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
