"Kondisi waralaba kita dibandingkan Malaysia jauh tertinggal. Perkembangan waralaba di sana sangat pesat didukung peran pemerintah hampir 100%. Kalau kita belum optimal, di pemerintah sendiri juga pemahaman waralaba itu sangat minim," ungkap Dewan Pertimbangan WALI, Amir Karamoy saat ditemui di Hotel Century Park Senayan, Jakarta, Rabu (20/08/2014).
Tindakan yang dilakukan pemerintah Malaysia untuk waralaba adalah memberikan insetif keuangan yang cukup besar. Lalu pemerintah juga memfasilitasi keikutsertaan waralaba mereka di tingkat internasional.
"Kelemahan waralaba kita itu susah masuk pasar internasional karena kita tidak punya sertifikat kayak ISO, dan sertifikat yang ditetapkan negara asal. Ini kelemahan pemerintah kita. Kalau pemerintah Malaysia, dari pendaftaran, akomodasi, penerbitan sertifikat negara asal semuanya dibiayai penuh. Lalu lawyer disediakan pemerintah," paparnya.
Bahkan khusus mengurusi waralaba, pemerintah Malaysia membentuk badan khusus pemerintah yang dinamakan Perbadanan Nasional Berhak. Badan ini ditunjuk langsung oleh pihak pemerintah khususnya bagian keuangan.
"Nah salah satu tugasnya Pemerintah Malaysia ini adalah memberikan izin bekerja kepada seluruh ahli waralaba Indonesia bekerja di Malaysia. Mereka tahu betul apa arti waralaba bagi gerak ekonomi negaranya," cetusnya.
(wij/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
