Selama ini, persoalan lahan dan kriminalisasi mewarnai pembangunan proyek pembangkit listrik di Indonesia. Pemerintah memastikan masalah ini tidak akan terjadi lagi.
Malam ini, 7 menteri melakukan rapat membahas soal proyek pembangkit listrik tersebut. Hadir dalam rapat yaitu Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Koordinator bidang Maritim Indroyono Soesilo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago, Dirut PLN Nur Pamudji, dan Dirut Pertamina Dwi Soetjipto.
"Kita sedang bersiap untuk mendorong pembangunan 35 ribu MW. Tadi disisir semua, masalah lahan, perizinan, kiriminalisasi penegak hukum, dan permodalan PLN," jelas Sudirman Said usai rapat di kantor Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Rabu (3/12/2014).
Pemerintah juga berencana memberikan tambahan modal kepada PLN. BUMN listrik ini, ujar Sudirman, diberikan jatah membangun pembangkit berkapasitas 12 ribu MW. Sisanya akan dibangun oleh swasta.
Untuk menggairahkan swasta membangun pembangkit listrik, Sudirman mengatakan, pemerintah sedang menyiapkan insentif tarif yang menarik, penyederhanaan izin, dan pasokan gas.
Di kesempatan yang sama, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, proyek 35 ribu MW ini ditargetkan dibangun dalam 5 tahun ke depan, sehingga krisis listrik bisa teratasi.
"Tadi juga ada permintaan bahwa BUMN-BUMN yang memiliki tanah di beberapa tempat, terutama PTPN, diharapkan kita dapat dipakai PLN," jelas Rini.
(dnl/hen)
