"Iya, nanti kita cari jalannya. Mereka ini tidak punya warga negara," kata Indroyono di kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Selasa (2/12/2014).
Untuk sementara, ratusan manusia perahu masih ditampung di Tanjung Batu, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Hal ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tetapi menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial.
"Kemarin dari laporan Kementerian Sosial ini harus dipikirkan. Mereka ini tidak berkewarganegaraan," kata Indroyono.
Sebelumnya, masalah ratusan manusia perahu juga menjadi sorotan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Menurut Susi, proses pemulangan mereka sulit karena tidak memiliki identitas.
"Setelah ditangkap jadi masalah bagi kita karena banyak yang tidak punya paspor. Contoh 600 orang di Derawan itu tidak punya paspor," ungkap Susi kemarin.
Susi menjelaskan, awalnya ia berkeyakinan ratusan manusia perahu itu adalah warna negara Malaysia. Hal itu karena tempat tinggal asal ratusan manusia perahu adalah di Pulau Semporna atau di bagian sebelah utara Pulau Derawan.
"Tapi pemerintah Malaysia tidak mau mengakui ini penduduk Malaysia," katanya.
Untuk memperjelas penyelesaikan masalah ini, Susi ingin Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga turun tangan. Presiden Jokowi dinilai bisa menyelesaikan masalah ini dengan jalan diplomasi.
"Kita cari solusi terbaik. Negosiasi diplomatik harus terjadi di sini, kalau perlu Pak Presiden panggil dubes-dubes terkait. Kedaulatan itu segalanya dan harus ditegakkan," tegas Susi.
(wij/hds)
