Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhi mengungkapkan, di tahun ini Bakamla meminta anggaran Rp 726 miliar. Biaya itu digunakan untuk operasional teknis dan membeli beberapa infrastruktur Bakamla.
"Kemarin dibahas sendiri di Komisi I (DPR), anggaran Bakamla Rp 726 miliar, untuk kapal patroli, (peralatan) early warning, dan helikopter," kata Tedjo saat ditemui usai rapat koordinasi antar menteri di Gedung Mina Bahari I, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta, Kamis (12/02/2015).
Tedjo mengklaim anggaran yang diajukan Bakamla sebesar Rp 726 miliar telah disetujui Komisi I DPR. "Sudah disetujui Komisi I," imbuhnya.
Sementara itu mengenai penugasan Bakamla, saat ini masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP). Aturan ini rencananya akan dikeluarkan dalam waktu dekat.
"PP-nya akan selesai, targetnya waktu jangan lah. Bulan ini bisa iya atau tidak," katanya.
Sementara itu Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo mengatakan PP Bakamla akan dikeluarkan dalam waktu dekat. Setelah PP keluar, seluruh instansi seperti KKP, TNI AL, dan Bakamla akan melakukan operasi gabungan.
"Kita uji coba langsung dengan gladi kotor dan di lapangan. Operasi gabungan dengan Bakamla dan keamanan laut," sebutnya.
(wij/dnl)
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
