BPH Migas: Agenda Pertama Jokowi-JK Sebaiknya Naikkan Harga BBM

Jakarta -Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berharap agar presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla bisa segera menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Kebijakan ini dipandang sudah sangat mendesak.

"Harapan kami, habis dilantik agenda pertama Jokowi-JK adalah segera naikkan harga BBM. Apalagi beliau sudah janji akan menaikkan harga BBM subsidi," kata Wakil Ketua Komite BPH Migas Fanshurullah Asa dalam pesan singkatnya kepada detikFinance, Senin (1/9/2014).


Fanshurullah menegaskan, kebijakan kenaikan harga BBM subsidi sangat mendesak melihat besarnya rencana anggaran subsidi. Selain itu, kuota BBM bersubsidi juga harus dihemat dengan cara menaikkan harga.


"Keputusan ini mendesak untuk kepentingan bangsa. Kita tahu sisa kuota BBM tahun ini tinggal sedikit, Jokowi-JK hanya diwarisi BBM cukup untuk sebulan lebih, tidak cukup sampai akhir tahun. Sementara kebijakan kitir oleh Pertamina terbukti menimbulkan panic buying di mana-mana. Apalagi 2015 dalam Rancangan APBN anggaran BBM subsidi mencapai Rp 291 triliiun, itu dana sangat besar dan sayang hanya untuk 'dibakar'," tegasnya.


Pihaknya meyakini, kebijakan kenaikan harga BBM subsidi akan memberikan dampak positif bagi rakyat Indonesia. Namun, dampaknya memang tidak langsung dirasakan.


"Buktinya 2013 harga BBM naik Rp 2.000 per liter, masyarakat terima-terima saja, tidak ada gejolak. Inflasi terjaga, penjualan mobil tetap tinggi. Sementara penghematan anggaran dari kenaikan harga BBM subsidi bisa dialihkan untuk infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan masyarakat kecil," ungkapnya.


Apalagi, lanjut Fanshurullah, Indonesia diberkahi banyaknya produksi dan cadangan gas bumi yang besar. Potensi ini sulit dioptimalkan jika harga BBM masih murah karena mendapat subsidi ratusan triliun rupiah per tahun.


"Makin kecil subsidi BBM, harga BBM akan mendekati keekonomian yang pada dasarnya harganya mahal. Kita punya gas yang banyak, tidak perlu impor dan harganya murah. Masyarakat pasti mau beralih. Makanya kita harapkan Jokowi-JK juga bisa memperbanyak MRU (Mobile Refueling Unit), gas-nya bisa dibawa ke mana-mana seperti SPBU berjalan dan investasinya juga tidak terlalu besar. MRU ini sediakan di mana-mana, agar orang mau isi BBG mudah," jelasnya.


(rrd/hds)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!