Menko Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan, penetapan lokasi pelabuhan ini diserahkan kepada pemerintahan baru pimpinan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK).
"Pelabuhan Cilamaya sementara itu penetapan lokasinya itu kita tunda dulu, biar pemerintahan baru nanti akan menetapkan. Kenapa? Karena kita nggak ingin lokasi kita tentukan sekarang, nanti pemerintah baru minta lokasi lain," jelas CT, sapaan akrab Chairul Tanjung usai rapat bersama 6 menteri ekonomi dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di Gedung Pakuan, Bandung, Jabar, Rabu (10/9/2014).
CT mengatakan, pemda mendukung proyek infrastruktur di Karawang, apakah itu pelabuhan dan bandara. Namun untuk pelabuhan Cilamaya, tidak akan ditentukan pemerintahan SBY, karena saat ini sedang ada transisi pemerintahan.
Selain itu, CT juga masih ingin memastikan, apakah pembangunan pelabuhan Cilamaya ini akan menimbulkan kerugian besar bagi Pertamina, karena harus memindahkan pipa-pipa migasnya yang terkena dampak proyek tersebut.
Dia menyatakan, pemerintah sudah menandatangani kesepakatan dengan pemerintah Jepang soal rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya, untuk mendukung investasi Jepang di Karawang,
"Pasti nggak kalau mindahin pipa (Pertamina) biayanya mahal. Risiko terputusnya gas dan minyaknya itu sayang. Lokasinya gampang tinggal kita pindahkan. Sejauh ini, perencanaan kita masih di Cilamaya, karena pemerintah sudah ada penandatanganan dengan pemerintah Jepang," tutur CT.Next
(dnl/hen)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
