Lead Economist World Bank Ndiame Diop mengatakan, Indonesia harus mengurangi anggaran subsidinya terutama yang tidak tepat sasaran, contohnya subsidi BBM.
"Menaikkan harga BBM memang dalam jangka pendek akan memberikan dampak pada peningkatan inflasi. Tapi ini tidak akan lama, kalau kenaikan harganya cukup besar mungkin dampaknya bisa 6-12 bulan tapi kalau hanya naik 10% dampak inflasinya kurang dari 6 bulan," ujar Ndiame ditemui di Kantor Bank Dunia, Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2, Senin (6/12/2014).
Ia mengungkapkan, dalam jangka panjang, kenaikan harga BBM subsidi tersebut akan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia. Asalkan penghematan dari subsidi BBM tersebut dialihkan ke sektor produktif khususnya infastruktur.
"Jangka menengah-panjang efeknya justru positf pertahanan fiskal makin bagus, ekonomi Indonesia bisa tumbuh lebih cepat, asal penghematan anggaran subsidi BBM dialihkan ke infrastruktur, pendidikan, dan lainnya. Infrastruktur Indonesia masih tertinggal jauh, anggarannya juga masih terbilang minim, di Tiongkok anggaran subsidinya mencapai 10,5%, dari APBN-nya, sementara Indonesia hanya 4% itu pun digabung dari pemerintah pusat, daerah, dan swasta," ungkap Ndiame.
Selain itu, kata dia, kenaikan harga BBM subsidi merupakan sinyal positf dari pemerintah kepada investor, bahkan Indonesia memiliki komitmen untuk memperbaiki fiskal dan menjaga ekonominya lebih baik.
"Itu juga sinyal positif kepada investor, bahwa Indonesia serius memperbaiki fiskal dan infrastrukturnya," katanya.
Ndiame juga menyarankan, ada kompensasi atau bantuan tunai kepada masyarakat miskin yang terkena dampak pada kenaikkan harga BBM.
"Rakyat miskin dijaga daya belinya dengan diberi bantuan langsung tunai, khususnya mengatasi dampak jangka pendek kenaikan harga BBM subsidi. Dananya bisa diambil dari penghematan anggaran subsidi atas kenaikan harga tersebut," tutupnya.
(rrd/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
