Alasan penundaan proyek bernilai seratus triliun rupiah lebih ini adalah, karena bisa makin memicu ketimpangan ekonomi antara Indonesia bagian Barat dan Timur.
"Kalau sekarang terjadi ketimpangan Timur dan Barat Indonesia. Proyek itu akan feasible (layak), kalau dia techincal feasible (layak secara teknis), social acceptable (layak secara sosial), lalu layak secara politik dan ekonomi," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU Pera) Basuki Hadimuljono di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat malam (7/11/2014).
Basuki mengakui, penundaan proyek jembatan ini mungkin akan membuat masyarakat Sumatera protes, namun bila proyek ini dibangun maka masyarakat di Timur Indonesia akan protes.
"Sekarang kalau ditunda mohon maaf orang Sumatera protes, kalau dibangun masyarakat Timur protes. Mana yang mau diambil," jelasnya.
Meski menunda proyek ini, pemerintahan Jokowi menyiapkan pembenahan untuk peningkatan kapasitas angkut di Pelabuhan Merak dan Bakauheni.
Pemerintah akan mewujudkan visi maritim dengan memperbaiki terminal-terminal, menambah aramada penyeberangan, serta peningkatan pelayanan angkut di pelabuhan tersebut.
(rrd/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
