Di Atas Tanah TNI dan Polri, Pemerintah Bangun Pembangkit Listrik Raksasa

Jakarta -Untuk mencegah krisis listrik di Jawa pada 2018, Pemerintah memutuskan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 5x1.000 megawatt (MW) di Cilacap, Jawa Tengah.

"Kita mencari terobosan untuk mengatasi ancaman listrik 2018, yakni akan dibangun 5x1.000 MW di Cilacap tidak jauh dari lokasi PLTU 700 MW yang sekarang sudah beroperasi," ungkap Menko Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo kepada wartawan di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (6/11/2014).


Indroyono mengatakan, PLTU Cilacap ini akan selesai pembangunannya selama 7 tahun. Namun pada 2018 sudah akan selesai atau beroperasi sebagian yaitu 2.000 MW.


"Itu diutamakan untuk memasok kawasan industri di Cilacap. Total proyek tersebut selesai dalam waktu 7 tahun," katanya.


Indroyono menambahkan, proyek ini tidak akan senasib seperti PLTU Batang 2x1.000 MW yang terkendala karena masalah lahan, karena lahan proyek ini sudah menjadi milik negara.


"Sebenarnya lahan ini sebagian milik TNI AD dan sebagian milik Polri, tapi ditetapkan yang punya negara. Makanya kita cari solusi dari Menteri Agraria, Menkum HAM, dan KSAD TNI apakah ada masalah nanti soal lahan," paparnya.


"Karena proyek ini dibangun oleh swasta, aset TNI tidak boleh diserahkan ke swasta. Makanya telah diputuskan tanah itu dialihkan ke PLN, nanti mekanismenya dengan Menteri Keuangan. Lalu investor yang bangun sewa tanahnya ke PLN," tambahnya.


Ia melanjutkan, sebenarnya proyek ini sudah siap dan tinggal jalan. Tinggal menunggu Izin Penetapan Lokasi, dan izin ini akan segera diselesaikan.


"Yang bangun investor PT Jawa Energi. Nanti listriknya dibeli oleh PLN," tuturnya.


(rrd/hds)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!