Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, agar tidak menjadi masalah lagi, metode pembebasan lahan untuk proyek-proyek infrastruktur harus diubah.
"Makanya metodenya sekarang harus kita ubah, bebaskan lahan jangan terkesan kita mengusir orang yang punya lahan. Kita harus carikan solusi, kita pindahkan ke tempat yang sama layaknya plus bayar lahannya sesuai aturan perundang-undangan," kata Ferry ketika berbincang dengan wartawan di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (6/11/2014).
Pasalnya, kata Ferry, uang ganti lahan yang dibayarkan walau naik 3 kali lipat tidak akan menjamin hidup si pemilik lahan.
"Karena bukan berarti kita beli tanahnya dengan kasih ganti tiga kali lipat lalu urusan beres. Apakah bisa hidup yang layak dan cari lahan yang baru dengan uang itu? Saya rasa tidak. Dia harus cari tetangga baru, lingkungan baru, dan sebagainya," jelas politisi Partai Nasdem tersebut.
Sementara Menteri ESDM Sudirman Said mengungkapkan, selama ini masalah pembebasan lahan menjadi hambatan utama untuk mendorong penambahan pembangkit listrik.
"Saat ini pemerintah punya aturan perundang-undangan yang baru. Jika suatu proyek sifatnya untuk sarana publik, maka pemda atau pemerintah wajib menyediakan tanah," katanya.
(rrd/hds)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
