"Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah memulai reformasi kebijakan untuk memperbaiki iklim investasi. Kami berharap pemerintah dapat melanjutkan upaya ini dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang mempercepat pembangunan infrastruktur, mengurangi biaya logistik, dan memperkuat proses implementasi anggaran," kata Deputy Country Director ADB Indonesia, Edimon Ginting, dalam siaran tertulis yang diterima Selasa (24/3/2015).
Dalam publikasi ekonomi tahunannya, ADB memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 5,5% tahun ini dan 6% pada 2016. Pada 2014, perekonomian Indonesia tumbuh 5%.
Edimon menambahkan, ADB melihat terdapat sejumlah risiko yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Terutama dari luar negeri.
"Terdapat sejumlah risiko, seperti potensi melemahnya pertumbuhan mitra perdagangan utama serta kenaikan suku bunga Amerika Serikat. Namun pemerintah telah memiliki berbagai persiapan untuk mengelola risiko tersebut," sebut Edimon.
Salah satu pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi, lanjut Edimon, adalah pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal ini sangat memperbaiki kondisi fiskal dan menyebabkan tersedianya sumber daya yang besar untuk dialokasikan ke hal-hal yang lebih produktif, termasuk infrastruktur fisik dan sosial.
Penghematan tersebut memungkinkan pemerintah untuk menambah alokasi belanja modal 2015 hingga lebih dari dua kali lipat, meningkatkan belanja program pendidikan dan kesehatan, serta menurunkan target defisit fiskal menjadi 1,9% dari PDB.
Menghidupkan kembali sektor manufaktur adalah salah satu tantangan kebijakan terbesar bagi Indonesia setelah commodity boom memudar. Indonesia memerlukan sumber pertumbuhan ekspor baru untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi di atas 6%.
Meski demikian, sektor manufaktur masih terkendala oleh berbagai faktor, antara lain infrastruktur yang semakin tidak memadai, ketidakpastian aturan, dan biaya logistik yang tinggi. Terkait biaya logistik, pemerintah berencana untuk mengatasinya dengan berinvestasi besar-besaran pada infrastruktur pelabuhan dan transportasi, serta memperbaiki iklim investasi dengan layanan perizinan investasi satu pintu.
(mkl/hds)
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
