Demikian disebutkan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Mekar Satria Utama saat acara diskusi di kantornya, Jakarta, Senin (13/4/2015).
"Kita akan menerapkan sunset policy, memberi kesempatan seluas-luasnya kepada WP terdaftar, sudah melapor SPT, bahkan yang belum terdaftar sama sekali untuk memperbaiki SPT 2009-2013," jelas dia.
Kebijakan ini, lanjut Mekar, akan dimulai pada 1 Mei 2015. Ditjen Pajak memberi waktu kepada WP untuk memperbaiki SPT 5 tahun ke belakang sebelum akhir 2015.
"Penerapan kebijakan tersebut dapat dilakukan awal Mei 2015. Proses perbaikannya sampai akhir tahun ini," sebutnya.
Mekar menyatakan, sunset policy berlaku untuk seluruh jenis pajak. Baik itu Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN) baik Orang Pribadi dan Badan.
Pada 2008, pemerintah juga pernah menerapkan kebijakan serupa. Bedanya, sunset policy tahun ini tidak lagi bersifat sukarela melainkan wajib (mandatory).
"Kita punya program 5 tahunan. Tahun ini disebut tahun pembinaan, 2016 tahun penegakkan hukum, 2017 tahun rekonsiliasi, kegiatan mencari dan memberikan perbaikan pengampunan dan penghargaan ke WP (tax amnesty), 2018 tahun kesejahteraan PNS dengan tunjangan meningkatkan daya beli masyarakat dan kesejahteraan, lalu 2019 kemandirian APBN," jelas dia.
Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 29/PMK.03/2015, pasal 1 ayat (2) menyebutkan utang pajak adalah jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo pelunasan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah. Sementara dalam ayat (3) dikatakan sanksi administrasi adalah bunga sebesar 2% per bulan yang terbit karena utang pajak tidak atau kurang dibayar.
(drk/hds)
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
