Hal tersebut dikemukakan Sutrisno Iwantono, Ketua Harian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). "Salah satu prioritas utama adalah mengatasi masalah mafia ekonomi. Praktik ini harus diberantas di seluruh sektor ekonomi," katanya, Minggu (17/8/2014).
Di sektor pertanian, lanjut Iwantono, praktik tersebut terlihat dalam impor sejumlah komoditas seperti daging sapi, bawang putih, atau kedelai. Pemberantasan praktik mafia pangan harus melibatkan seluruh institusi yang terkait.
"Ini melibatkan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, dan sebagainya. Tidak bisa hanya di institusi tertentu, langkah pemberantasan mafia harus terkoordinasi," tuturnya.
Mafia ekonomi, tambah Iwantono, lahir karena sedikitnya pelaku usaha di sektor tertentu. Para pelaku yang sedikit itu membentuk apa yang disebut dengan rente ekonomi (rent seeking economy).
Jika pelaku usahanya banyak, praktik mafia tidak bisa lahir karena pasar membentuk persaingan sempurna. Oleh karena itu, setiap instansi yang terlibat harus menyederhanakan proses perizinan usaha agar semakin banyak pelaku yang bisa membangun bisnisnya.
"Kalau perizinan dan birokrasinya lebih sederhana, maka kemungkinan terjadi praktik mafia bisa dikurangi," ujar Iwantono, yang pernah menjabat sebagai ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).Next
(hds/hds)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
