Kepala Subdit Pengadaan Lahan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Herry Marzuki mengatakan, sebelum melakukan eksekusi atau transaksi pembebasan lahan, perlu diadakan sosialisasi dan musyawarah antara tim pembebasan lahan dan masyarakat.
"Musyawarah itu yang paling lama, kalau tidak sepakat tidak bisa transaksi," kata Herry saat berbincang dengan detikFinance, Rabu (20/8/2014).
Herry mengatakan, setiap daerah memilliki pendekatan sosial yang beda-beda. Petugas pembebasan lahan harus mampu menempatkan dan menyesuaikan diri dengan budaya masyarakat.
"Pembebasan lahan itu di Indonesia itu banyak budaya. Nggak bisa orang Medan masuk ke Jateng nggak bisa. Ini masalah budaya, tim pembebasan tanahnya susah.".
"Budayanya berbeda. Jadi kita harus mencari orang-orang yang tahu budayanya di sana. Kalau di Jawa nggak mungkin pakai bahasa Indonesia. Teman-teman kesulitan dalam masalah komunikasi. Kita harus pandai-pandai bisa melihat keinginan dari warga," katanya.
Bila komunikasi tidak terjalin dengan baik, maka proses negosiasi dalam pembebasan lahan akan sulit dilakukan.
"Kalau sudah tidak menarik di awal, pasti ada penolakan. Tapi kalau kita menyamakan dulu (persepsi), tidak membicarakan masalah harga, itu kan beda," jelas Herry.
Setelah hal tersebut mampu dilakukan tim pembebasan lahan, proses transaksi dan negosiasi besaran ganti rugi tidak akan begitu sulit dilakukan. Dan pada akhirnya, eksekusi lahan pun bisa dilakukan dengan lancar.
"Alhamdulillah (pelajaran) itu sudah kita bekali. Buktinya tahun 2013 kemarin penyerapannya hampir Rp 3 triliun," tutur Herry.
(zul/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
