Hal tersebut diungkapkan oleh Hasto Kristiyanto, Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, di kantor DPP PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta, Minggu (17/8/2014).
"Ini menunjukkan jebakan politik populis. Bagaimana sejak 2008 hanya karena kekhawatiran untuk tidak populer, kemudian upaya-upaya fundamental untuk memperbaiki sistem distibusi, sistim produksi, dalam sektor perminyakan tidak dilakukan. Akibatnya APBN menjerat dirinya sendiri dengan beban subsidi yang besar," paparnya.
Jokowi-JK, lanjut Hasto, punya komitmen untuk menyehatkan APBN. Subsidi tetap ada, tetapi lebih menyasar mereka yang membutuhkan yaitu kelompok masyarakat miskin.
"Yang dilakukan Pak Jokowi akan berbeda. Arah kebijakannya adalah untuk membuat postur anggaran yang lebih sehat dengan mengurangi subsidi BBM dan memindahkan secara langsung kepada rakyat melalui pendekatan-pendekatan peningkatan produksi dalam skala prioritas," jelasnya.
Sebelumnya, Jokowi sendiri menyebutkan bahwa subsidi BBM dalam RAPBN 2015 terlalu besar yaitu Rp 291,1 triliun. Naik dibandingkan 2014 yang Rp 246,5 triliun.
"Subsidi terlalu besar. Banyak tempat yang bisa diefisienkan," kata Jokowi.
Jokowi mencontohkan perlu ada pengalihan sumber energi dari BBM ke batu bara atau gas. "BBM diganti dengan batu bara atau gas. Itu bisa mengefisienkan Rp 60-70 triliun," tuturnya.
Subsidi BBM yang besar, lanjut Jokowi, menyebabkan ruang gerak pemerintah menjadi terbatas untuk menjalankan program-program yang lebih produktif. "Efisiensi itu yang harus dikerjakan sehingga ada ruang fiskal yang lebih besar, lebih luas," ujarnya.
Jokowi berharap nantinya anggaran untuk pembangunan bisa ditingkatkan. "Anggaran pembangunan sangat kecil. Diharapkan makin besar, bukan biaya-biaya rutin," tegasnya.
(hds/hds)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
