Proyek Infrastruktur Indonesia Butuh Pembiayaan Jangka Panjang

Jakarta -Kementerian Perekonomian menggelar acara diskusi 'Refleksi Tiga Tahun Pelaksanaan Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025'. Acara ini dibuat sebagai bentuk evaluasi pemerintah dan pihak terkait atas realisasi program yang berisi proyek-proyek infrastruktur tersebut.

Diskusi digelar selama 3 hari berturut-turut. Di hari pertama, dibuat 3 sesi diskusi, di antaranya bertema Mendorong Lahirnya Inovasi Pembiayaan Pembangunan Indonesia. Dalam tema tersebut dihadirkan beberapa narasumber, di antaranya Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad.


Menurut dia, pembangunan infrastruktur di Indonesia saat ini masih dalam tahap pengembangan. Salah satu hal yang masih perlu didorong adalah sumber pembiayaan jangka panjang. Pasalnya, selama ini pembiayaan infrastruktur di Indonesia mayoritas masih bergantung pada sektor perbankan, sementara pembiayaan perbankan sebagian besar dalam jangka pendek dan menengah.


"Melihat data sementara ini pembiayaan terbesar masih dari bank, 70% masih berharap pada perbankan nasional. Ketergantungan pembiayaan pembangunan terhadap perbankan sudah sangat tinggi. Saya ingin mengatakan bukannya tidak mungkin tapi dibutuhkan ekstrak yang luar biasa," ujar Muliaman dalam acara yang berlangsung di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2014).


Muliaman menuturkan, dengan keterbatasan pembiayaan jangka panjang, pasar modal bisa menjadi salah satu alternatif pembiayaan jangka panjang. Selain itu, ada juga lembaga pembiayaan non bank seperti asuransi dan dana pensiun.


"Sekarang tugas OJK akan melibatkan industri keuangan termasuk non bank untuk terlibat semuanya. Tidak mungkin bergantung pada bank saja. Dana bank itu jangka pendek. Kemungkinan missmatch-nya besar kalau untuk keperluan jangka panjang. Sehingga kita perlu dukungan pasar modal, perlu dukungan lembaga asuransi," jelasnya.


Hal yang sama diungkapkan Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) Budi Gunadi Sadikin. Menurut Budi, porsi pembiayaan dari sektor perbankan tidak bisa menutup seluruh pembiayaan sektor infrastruktur secara keseluruhan.Next


(drk/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!