Namun, kenaikan harga BBM bukanlah kebijakan yang mudah. Langkah ini tentunya akan menimbulkan penolakan dari masyarakat. Bagaimana caranya agar penolakan bisa diminimalkan?
"Bahasanya jangan bilang menaikkan harga BBM. Pasti ditolak, pasti didemo. Tapi bilang kepada rakyat bahwa subsidi BBM ini akan direalokasi kepada masyarakat miskin," kata Anggota Komisi VII DPR Satya W Yudha ditemui di acara Dialog Dewan Energi Nasional di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (21/8/2014).
Anggaran Rp 291,1 triliun, lanjut Satya, akan sangat besar manfaatnya bisa dialokasikan untuk program-program yang membantu masyarakat miskin.
"Kalau subsidi BBM Rp 291,1 triliun tersebut direalokasi ke rakyat miskin, dampaknya akan sangat besar. Masak demi rakyat miskin ditentang masyarakat? Pastinya tidak," ujarnya.
Menurut Satya, akan banyak program yang bisa diberikan kepada masyarakat melalui pengalihan subsidi BBM. Dana yang dibutuhkan juga tidak sampai ratusan triliun rupiah.
"Dana itu bisa untuk memberikan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, jadi berobat ke rumah sakit tidak bayar lagi. Sekolah gratis tanpa ada embel-embel iuaran. Bisa juga memberikan BLT (Bantuan Langsung Tunai). Cuma Rp 40 triliun, karena berdasarkan data Kemenkokesra jumlah rakyat miskin di Indonesia 71 juta jiwa," paparnya.
Dengan dana penghematan yang masih tersisa, demikian Satya, pemerintah bisa menggunakannya untuk hal lain seperti pembangunan infrastruktur.
"Pemerintah punya dana segar lebih dari Rp 200 triliun untuk bergerak. Mau menggunakan dana ini untuk bangun infrastruktur dan segala macam yang tentunya untuk kemajuan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia," tuturnya.
(rrd/hds)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
