"Di Pluit satu SPBG punya kami tutup, karena nggak ada yang beli. Di Mampang, di Grogol juga sedikit sekali yang beli. Karena mobil yang pakai BBG sedikit sekali, yang rutin beli hanya busway saja," ungkap Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Eri Purnomohadi ditemui di acara Forum Bisnis Commpressed Natural Gas (CNG) di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (27/3/2014).
Menurut Eri, biaya untuk mendirikan 1 SPBG sangat tinggi, hingga tiga kali lipat dibandingkan SPBU untuk bahan bakar minyak (BBM).
"Investasi 1 dispenser BBG saja harganya 3 kali lipat dari dispenser BBM, 1 dispenser BBM itu Rp 500 juta, artinya harga dispenser BBG Rp 1,5 miliar, itu belum termasuk tabung gas, nozel dan lainnya, total sekitar Rp 3 miliar," katanya.
Ia menambahkan, sebenarnya banyak pengusaha yang bersedia bangun SPBG. Namun, harus jelas jelas pasarnya, yakni harus ada cukup banyak mobil yang menggunakan BBG.
"Harusnya pemerintah memaksa para produsen mobil, dari total produksi mobil mereka beberapa persen harus ada yang yang pakai converter kit. Jangan kebalik pikirannya harus ada SPBG dulu, karena dulu industri mobil berkembang, apa ada SPBU, nggak ada, SPBU ada karena ada mobilnya, begitu juga sebaliknya, nggak ada SPBG kalau mobil pakai BBG nggak ada," ungkapnya.
Eri menambahkan, pada saat pemerintah mengeluarkan program konversi minyak tanah ke gas LPG, pengusaha SPBG dipaksa untuk jadi agen LPG, dengan wajib menyediakan masing-masing 2.000 tabung LPG.
"Kenapa pengusaha SPBU mau jadi agen LPG, padahal harus investasi Rp 250 juta untuk 2.000 tabung LPG? Karena sebelumnya pemerintah sudah membagikan tabung LPG dan kompor ke ibu-ibu, jadi pasarnya ada," tutupnya.
(rrd/ang)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
