Ketua Umum Kadin Suryo B Sulisto mengatakan, pemerintah saat ini harusnya mau mengambil sikap untuk mengambil kebijakan yang tidak populis untuk mengurangi beban subsidi BBM.
"Sebaiknya pemerintah sekarang. Kenapa kita tinggalkan yang beban berat buat pemerintah baru. Ini kan tugasnya pemerintah yang sebentar lagi lengser," katanya saat ditemui di Menara Kadin Jakarta (28/3/2014).
Menurut Suryo, masih ada waktu bagi pemerintah untuk melakukan peninjauan terhadap subsidi BBM yang per tahun mencapai Rp 300 triliun.
"Pemerintah sekarang masih sampai oktober," tambahnya.
Menurut Suryo, permasalahan subsidi BBM ini adalah permasalahan struktural yang membuat beban perekonomian di Indonesia akan semakin berat setiap tahunnya.
"Itu permasalahan struktural dari tahun ke tahun yang menjadi beban perekonomian kita. Kadin selalu berpendapat kita perlu tinjau kembali kebijakan subsidi BBM. Karena itu makin berat dan semakin tahun semakin berat," imbuhnya.
Lebih lanjut Suryo menyatakan, kenaikan harga BBM subsidi itu pasti akan menimbulkan dampak terutama bagi pengusaha dan masyarakat. Namun pihaknya beralasan, dengan berjalannya waktu, permasalahan itu akan selesai.
"Semua ada masa penyesuaian, pasti akan ada dampak inflasi tapi itu semua terkoreksi sendiri dengan waktu. Yang penting harus berani ambil kebijakan kalau tidak diambil akan terus tambah parah," ujarnya.
Tahun lalu, pemerintah telah menaikkan harga BBM subsidi jenis premium dari Rp 4.500/liter menjadi Rp 6.500/liter. Kemudian untuk solar subsidi dinaikkan dari Rp 4.500/liter menjadi Rp 5.500/liter.
(dnl/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
