"Di tahun 2014 adalah tahun politik yang membuat tugas kita menjadi lebih kompleks dan serba salah. Biasanya normal menjadi dianggap bersalah di tahun politik. Minggu lalu Dirjen Anggaran harus melakukan penjelasan kepada media karena isu munculnya peningkatan dana bansos (bantuan sosial)," ungkap Chatib saat pelantikan pejabat baru eselon II Kemenkeu di Gedung Djuanda, Kantor Pusat Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (24/3/2014).
"Kita punya sekarang BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dengan Jamkesmas. Isu ini (anggaran) di tahun politik menjadi sangat hati-hati dan sensitif atas dugaan pada aktivitas politik," imbuhnya.
Selain dana bansos tadi, Chatib juga memberi contoh lain seperti dana saksi pemilu yang menimbulkan kehebohan. Padahal menurut Chatib, negara belum sama sekali mencairkan dana tersebut.
"Bulan lalu kita diributkan juga ada dana saksi dan mengemuka di media. Padahal di Kemenkeu belum ada proses, tetapi seolah seperti sudah dicairkan," tuturnya.
Ke depan Chatib mengatakan mungkin ada lagi kasus serupa yang akan dipermasalahkan seperti dana desa. "Saya tidak tahu mungkin ada dana desa yang diributkan yang menjadi sensitif yang sebelumnya praktis normal-normal saja," sebutnya.
Ia meminta kehati-hatian pegawainya khususnya kepada Ditjen Anggaran dalam mengurus keuangan negara. Namun bukan berarti dengan adanya kejadian ini semua anggaran ditahan demi keamanan keuangan negara.
"Upaya dengan tidak melakukan pencairan tidak menyelesaikan masalah. Ini seperti menghapus hama binatang dengan membakar lumbung, sekaligus yang penting governance (tata kelola) bisa dijaga. Dana dicairkan sesuai prioritasnya. Ditjen Anggaran ini mungkin menjadi masalah yang dihadapi 2 minggu menjelang pemilu legislatif. Belum lagi pemilihan presiden," jelasnya.
(wij/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
