Oleh karena itu, tugas Menteri Pertanian Amran Sulaiman tidaklah ringan. Sejumlah pekerjaan rumah sudah menanti pendiri kelompok usaha Tiran Group tersebut.
"Pangan adalah simbol sebuah negara, jangan main-main dengan pangan. Pastikan pangan selalu ada," tegas Bambang Shergi Laksmono, Guru Besar Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia, dalam media briefing bertema 'Pekerjaan Rumah Menteri Pertanian Era Jokowi-JK' di Warung Daun, Jakarta, Minggu (2/11/2014).
Pangan, lanjut Bambang, juga sebaiknya tidak hanya bisa selalu tersedia. Melainkan juga diupayakan bisa terpenuhi dari produksi dalam negeri. Ini disebut kedaulatan pangan, bukan sekedar ketahanan pangan.
"Pangan lokal harus didorong dengan perspektif komitmen pangan. Jaga kesinambungan produksi pangan," pesan Bambang.
Wahyu Wagiman, Wakil Direktur Elsam, menambahkan bahwa salah satu pekerjaa Amran yang terpenting adalah menjaga lahan pertanian. Saat ini sudah banyak lahan pertanian yang terkonversi menjadi daerah industri atau pemukiman.
Selain itu, Wahyu juga menyebutkan Amran perlu melihat kembali UU Perkebunan. Wahyu menilai UU ini sering menguntungkan para pengusaha besar.
"Dengan bekal hak guna usaha, perusahaan kerap menggusur masyarakat adat atau petani di sekitar lahan perkebunan. Akibatnya, masyarakat adat dan petani itu tak lagi bisa mengakses tanah yang telah turun temurun mereka manfaatkan, atau bahkan kehilangan lahannya," jelasnya.
Amran, lanjut Wahyu, harus memperhatikan ketimpangan antara petani dengan perusahaan-perusahaan besar. "Jika tidak diperhatikan, maka sama saja tidak berkontribusi terhadap Nawa Cita (9 program prioritas) yang dicanangkan Jokowi," tegasnya.
Regulasi perizinan pertanian, menurut Wahyu, juga harus memperhatikan para petani kecil. "Ini untuk meminimalkan konflik antara perusahaan besar dengan masyarakat atau petani," tuturnya.
(hds/hds)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
