"Bagi saya wajar saja karena ada persaingan di dalam minyak nabati dengan palm oil. Mereka (Uni Eropa) ini asosiasi petani mereka kuat," ungkap Panggah saat ditemui di Hotel Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (25/3/2014).
"Saya kira itu (persaingan dagang). Indonesia juga tetap melakukan upaya agar isu-isu itu tidak benar. Seperti pengolahan lahan dan produktivitas hilirisasi. Dengan produk bernilai tambah tinggi dan bisa mengurangi manfaat lahan yang tidak penting," imbuhnya.
Panggah menjelaskan, UE seringkali menuduh produk sawit Indonesia dengan berbagai macam alasan mulai dari isu lingkungan hingga hak asasi manusia (HAM).
"CPO ini saya kira terkait dengan masalah banyak hal yaitu lingkungan, kesehatan, dan Isu HAM. Jadi ada tiga. Kita Indonesia. KBRI kita mengikuti dengan seksama termasuk asosiasi dan kementerian terkait 3 isu tadi. Isu HAM terakhir ini," tuturnya.
Kemenperin tetap akan menjelaskan kepada pihak UE bila tuduhan atas produk sawit Indonesia tersebut tidak benar. Untuk mendukung itu, pemerintah mentargetkan akan melakukan sertifikasi kepada seluruh perusahaan sawit Indonesia.
"Sehingga kita harus menjelaskan hal-hal yang akan dilakukan Indonesia melalui ISPO yaitu Indonesia Suistanable Palm Oil. Ini yang harus kita aktifkan ISPO ini agar menjadi penyeimbangan serangan negara lain seperti Uni Eropa. Kita harapkan peran ISPO semakin baik dan kuat menjadi corong kepentingan kita," katanya.
(wij/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
