Menurut Chatib, opsi itu bisa saja diambil dalam sisa waktu pembahasan APBN-P dalam 2 minggu mendatang. Asalkan 2 calon presiden yang akan bertarung dalam pilpres 9 Juli berani memintanya kepada pemerintah saat ini.
"Kalau 2 kandidat presiden meminta kami untuk kenaikan harga BBM demi masa depan, maka akan kami bicarakan dan akan kami ambil kebijakan kenaikan harga. Para anggota dewan pun yang mewakili partai pendukung calon presiden bisa meminta hal itu," kata Chatib dalam rapat pembahasan APBN-P 2014 dengan Badan Anggaran di Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Selasa (3/6/2014).
Chatib menambahkan, kebijakan tersebut sangat strategis sehingga sulit dilakukan dalam waktu dekat. Pasalnya, sudah ada ketetapan bahwa pemerintah tidak dibolehkan mengambil kebijakan yang strategis saat menjelang pilpres. Alasannya, bisa menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
"Bila itu dilakukan saat ini, efeknya bukan untuk pemerintahan sekarang. Tapi soal keberlangsungan proses pemilihan presiden baru. Makanya saya katakan, bila calon presiden berani memasukkan kebijakan ini dalam programnya, maka pemerintah sekarang akan menaikkan harga BBM," tegas Chatib.
Ketua Banggar Ahmadi Noor Supit sempat mempertanyakan opsi kenaikan harga BBM bersubsidi yang tidak disertakan dalam APBN-P 2014. Padahal langkah ini efektif untuk mengurangi anggaran subsidi dan defisit anggaran.
"Dari program yang dipaparkan, kami tidak melihat upaya kenaikan harga. Kalau memang ada sampaikan saja. Mungkin bila perlu dengan lobi kita bisa lakukan, kalau memang itu dianggap program yang tepat," kata Ahmadi.
(mkl/hds)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
