Tekanan tersebut bisa datang dari bawah dan dari atas. Namun tekanan terbesar biasanya datang dari atas alias pemerintah dengan kebijakan-kebijakannya.
"Saya melihatnya begini, tekanan di dirut BUMN itu tinggi sekali. Banyak yang nggak kuat. Gejala ini terjadi di banyak BUMN," kata mantan Sekretaris Kementerian BUMN sekaligus Pengamat BUMN Said Didu ketika dihubungi detikFinance, Senin (18/8/2014).
Menurut Said, tekanan tersebut datang dari ketidaktegasan pemerintah dalam mengambil keputusan. Konsekuensi dari ketidaktegasan ini akan memunculkan masalah hukum terhadap bos BUMN di kemudian hari.
Salah satu contohnya adalah pengunduran diri Direktur Utama PT PLN (Persero) Nur Pamudji yang merasa tidak mampu membantu anak buahnya yang dituntut pidana oleh pengadilan.
Padahal, kata Said seorang profesional harus diberi keleluasaan dalam bekerja, jangan terlalu banyak intervensi pemerintah. Apalagi pemerintah yang tidak tegas dan berubah-ubah dalam mengambil keputusan.
"Ketidaktegasan pemerintah bisa menyebabkan mundurnya orang-orang baik di pimpinan BUMN," ucapnya.
Selain Nur, bos BUMN yang juga meminta mundur adalah Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Karen meminta mundur karena alasan pribadi. Namun menurut Said, ada tiga tekanan yang didapat Karen selama menjabat sebagai dirut.
(ang/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
