"Ada yang caci-maki, lalu mau disantet segala. Saya terima SMS dari orang Kalimantan mau santet saya, bahkan katanya 7 turunan karena melarang kepiting bertelur diekspor," ungkap Susi saat rapat koordinasi dengan 338 nakhoda kapal pengawas di Gedung Mina Bahari I, Jakarta, Selasa (13/01/2015).
Menurut Susi, ia punya alasan cukup kuat mengapa melarang penangkapan kepiting bertelur. Bila aksi ini dibiarkan, maka bisa saja kepiting bakal punah karena tidak bisa berkembang biak.
"Anda selamatkan 5.000 ekor dari 1 kepiting yang sedang bertelur. Perbedaan harganya memang 100%. Anda harus jelaskan itu kepada masyarakat. Harga kepiting tidak bertelur Rp 50.000, bertelur Rp 100.000," paparnya.
Kebijakan ini sekaligus sebagai upaya pihaknya menjaga kelestarian kekayaan laut secara berkelanjutan. Di negara lain bahkan pemasukan pendapatan negara dari sektor laut tidak lagi didapat dengan cara menangkap spesies ikan tetapi dengan cara lain seperti penginapan (cottage) dan wisata bawah laut.
"Tetapi kita mesti ajar mereka berhitung. Saya ingin pegawai PSDKP (Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) di daerah siapkan film. Contohnya kebijakan perlindungan 70% coral barrier (terumbu karang) di Australia menghasilkan industri penyelaman US$ 7 miliar/tahun," kata Susi yang mengenakan baju serba merah itu.
(wij/hds)
