Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, Pemkab dan PetroChina harus saling menghormati kontrak yang ada. Seharusnya penyegelan seperti ini tidak perlu terjadi lagi.
"Seharusnya bisa diselesaikan. harusnya saling menghormatilah. Pemda punya kewenangan untuk memberikan izin yang diatur oleh PP (peraturan pemerintah). Hormati. Harusnya tidak seperti itu," ujar Hatta di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (31/7/2013).
Diketahui akibat penyegelan, produksi PetroChina menurun hingga 150 barel equivalen per hari (setara minyak) atau sebesar US$ 15.000 per hari (Rp 150 juta per hari).
Ia mengatakan, pihak-pihak terkait termasuk pemerintah pusat tengah mencari solusi yang terbaik. Harapannya, dalam waktu dekat tidak ada permasalahan lagi.
"Sekarang tapi sudah ditangani," sebutnya.
Seperti diketahui, akibat penyegelan, produksi PetroChina menurun hingga 150 barel equivalen per hari (setara minyak) atau sebesar US$ 15.000 per hari (Rp 150 juta per hari).
Ada 14 sumur milik PetroChina Internasional (Jabung ) Ltd yang disegel Pemkab Tanjung Jabung Timur, Jambi sejak Jumat (24/5/2013).
Padahal sumur gas tersebut sampai saat ini masih berproduksi. Alasan penyegelan adalah karena sumur-sumur tersebut belum memiliki izin. Sementara dari sisi PetroChina, perusahaan tersebut sudah mengajukan izin sejak lama namun tidak kunjung turun.
Sementara lokasi-lokasi sumur yang disegel adalah sumur yang dibor sebelum masa operator PetroChina di Blok Jabung yang dimulai tahun 2002. Lokasi sumur tersebut dibor pada periode 1998 sampai 2001.
Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sebelum PetroChina sebagai perusahaan operator Blok Jabung, sudah pernah mengajukan permohonan izin pada tahun 1997. Dan untuk melengkapi perizinan, pada 10 Agustus 2012, PetroChina kembali mengajukan permohonan izin lokasi kepada pemda melalui SKK Migas. Namun hingga kini, pengajuan izin tersebut belum disetujui.
(dnl/dnl)
