Ia pun menantang Direksi PT Hutama (Persero) selaku BUMN yang menerima penugasan untuk membangun tol tanpa adanya aliran dana Penyertaan Modal Negara (PMN).
"Sama sekali nggak ada. Itu tantangan bagi korporasi. Semua BUMN hendaki PMN, tapi itu mudah. Nggak usah BUMN saja kalau mau ada PMN," kata Dahlan di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (24/9/2014).
Seperti diketahui 23 ruas atau seluruh ruas Tol Trans Sumatera tidak layak secara finansial atau bisnis sehingga membutuhkan dukungan pemerintah untuk menaikkan kelayakan proyek secara bisnis.
Pemerintah sempat turun tangan pada proyek tol di Sumatera Utara (Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi) karena awalnya tidak menarik dari sisi bisnis.
Sebagai bentuk insentif, pemerintah akhirnya ikut membangun sebagian atau 1 seksi (ruas Medan-Perbarakan-Kualanamu) serta menanggung 100% biaya pembebasan lahan untuk seksi I dan II.
Akibatnya proyek tol dari yang tidak layak berubah menjadi layak secara bisnis. Namun Dahlan tidak ingin proyek Tol Sumatera yang ditugaskan ke BUMN tergantung APBN.Next
(feb/ang)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
