"Pertamina kurang cermat dalam memperhitungkan dampak kenaikan harga jual elpiji. Dari tinjauan kami di lapangan, kenaikan harga elpiji bukan lagi di kisaran 67% tapi sudah lebih dari 100%," papar Ketua Umum BPP HIPMI Raja Sapta Oktohari dalam siaran persnya Minggu (5/1/2014).
Okto menambahkan, harga elpiji di level pengecer mengalami kenaikan yang tidak wajar. Saat ini elpiji sudah tembus di atas harga Rp 150.000 dari yang awalnya berada di kisaran Rp 75.000. Harga tersebut masih belum seberapa dibandingkan dengan harga yang berlaku di luar pulau Jawa terutama di wilayah Timur Indonesia.
"Jadi kenaikan harga elpiji saat ini menjadi variatif. Bahkan anggota kami di Papua melaporkan kalau harga elpiji 12 kg di sana sudah menyentuh harga Rp 300 ribu-an. Artinya Pertamina tidak bisa memastikan pembentukan harga baru di level eceran," papar Okto.
Dia meyakini kenaikan harga elpiji ini akan berdampak pada lonjakan inflasi di awal 2014 ini. "Desember 2013 kan faktor utama yang mempengaruhi inflasi kan makanan dan bahan makanan. Kalau begini bisa bener-bener middle income trap," tegasnya.
Okto mengatakan, konsumen kelas menengah yang awalnya menggunakan elpiji 12 kg akan beralih ke elpiji 3 kg. Hal ini terbukti dengan semakin langkanya elpiji 3 kg. Apalagi, Pertamina sampai saat ini belum ada mekanisme yang bisa menjamin elpiji bersubsidi tepat sasaran.
"HIPMI Menolak kebijakan Pertamina menaikkan harga elpiji. Sebagai BUMN, Pertamina bukan orientasi di laba saja. Namun juga memiliki kewajiban Public Services Obligation (PSO). Jangan sampai, karena orientasi di laba, malah merusak daya beli masyarakat," lanjutnya.
Imbasnya, kenaikan harga elpiji ini akan mempengaruhi harga-harga komoditas yang lain. Dia memperkirakan akan ada kenaikan sebesar 10-20% untuk komoditas yang lain.
"Kami memperkirakan akan ada kenaikan harga, khususnya makanan sekitar 10-20%. Elpiji termasuk bahan baku bagi bisnis makanan. Dan porsinya sekitar 10% dari total produksi. Jika pembentukan harga LPG di pasaran sampai 100%, ya tentu akan melipatgandakan dari yang 10% tersebut,” paparnya.
"Tidak bisa dipungkiri para pengusaha makanan akan menaikkan harga jual produknya. Apa lagi kebijakan ini dibuat secara tergesa-gesa dan tanpa disosialisasikan dengan baik," imbuhnya.
(zul/dru)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
