Menpan Ingin PNS di Daerah Bisa Cas Cis Cus Bahasa Inggris

Jakarta -Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir 2015, pemerintah berencana meningkatkan kualitas para Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke taraf global. Khususnya untuk PNS yang berada di daerah kota ataupun kabupaten.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Abubakar mengatakan di daerah harus ada PNS dengan TOEFL (Test of English as a Foreign Language) di atas 560 poin. Dengan tujuan dapat memahami hubungan dengan negara luar.


"Jadi bagaimana recruitment SDM yang memliki kualitas di tahap global kan gitu. Di tiap kabupaten itu harus ada orang-orang HI (hubungan internasional), bisa bahasa Inggris TOEFL 560, kenapa tidak? supaya semua orang di kantor bupati itu bisa baca surat luar negeri," ungkapnya di kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (12/3/2014)


Ia mengatakan, selama ini PNS dengan kualitas bahasa yang tinggi selalu ditempatkan di Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri. Padahal, sebenarnya daerah sering bersentuhan dengan pihak asing.


"Kan selama ini HI itu ke Kemenlu aja kan ke Kemendag, padahal untuk membuka investasi adalah orang-orang seperti itu di daerah. Jadi nanti saya minta supaya kelembagaan atau daerah cari orang seperti itu," jelasnya.


Sementara untuk PNS yang sudah ada akan diberikan pelatihan khusus bahasa. Agar pada tahap awal bisa menyeimbangkan proses MEA pada tahun 2015. "Untuk yang sudah ada kita lakukan peningkatan kompetensi, agar bisa menghadapi MEA. Manjakan dunia usaha supaya lebih berkembang," ujarnya.


Selain itu, Azwar mengatakan ke depan akan dilakukan perombakan struktur kelembagaan pada jajaran Eselon I dan II.


"Jadi struktur kelembagaan itu nantinya harus dibuat lebih banyak mendukung dunia usaha. Ya misalnya eselon II, badan itu dibuat lebih kepada mendorong dunia usaha, seperti Thailand itu kan begitu kuat mendorong pertaniannya," papar Azwar.


Selanjutnya juga tetap berlangsung upaya dalam pemangkasan birokrasi yang lebih efektif dan efisien. Ia menyebutkan ini masih dalam proses.

"Ini kan lebih ke birokrasi yang lama banget. Jadi orang yang mau investasi jadi pindah. potensi kita itu besar, orang mau investasi karena pasarnya besar sekali. Tapi karena tata laksana ini harus diperbaiki," pungkasnya.


(mkl/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!