Sofjan khawatir dengan NJOP naik tinggi dan terus-terusan, pembayaran pajak makin mahal. Sehingga mendorong kelompok masyarakat tertentu saja yang bisa sanggup membayar dan tinggal di Jakarta.
"Kalau bagi yang nggak mampu, jangan digusur. Bisa-bisa hanya orang kaya saja yang tinggal di Jakarta," katanya kepada detikFinance, Kamis (13/3/2014)
Menurut Sofjan, Pemda DKI harus transparan untuk apa saja peningkatan penerimaan pajak bumi bangunan (PBB) dari kenaikan NJOP 2014. Ia menegaskan tak suka apabila dana penerimaan PBB hanya untuk menaikkan gaji atau insentif pegawai negeri sipil (PNS)
"Kalau yang nggak bisa bayar terutama yang pensiunan, Gubernur harus kasih dispensasi. Nanti bisa yang tinggal hanya orang-orang yang kaya saja di Jakarta. Saya setuju selama untuk membangun infrastruktur agar Jakarta tak macet," katanya.
"Saya setuju, jangan berlebihan naiknya, harus transparan, dimana? untuk apa?" katanya.
Sebelumnya Kepala Seksi Perencanaan Pengembangan Potensi Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta, Aulia Salim menjelaskan bahwa sejak tahun 2010 data NJOP Jakarta tidak pernah lagi dinaikkan sehingga sangat jauh di bawah harga pasar. Rencananya tahun depan NJOP juga akan kembali dinaikkan meski tak sebesar sekarang.Next
(hen/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
