"Saya yakin korbannya ini banyak dari kalangan menengah atas, kalangan intelektual. Saya yakin," kata Ketua Satgas Waspada Investasi OJK Sardjito ditemui di Hotel Pullman, Jalan M Thamrin, Jakarta, Rabu (25/6/2014).
Para mitra usaha yang saat ini tidak bisa mengambil dananya kembali tersebut, kata Sardjito, tergiur keuntungan yang cukup besar.
"Jangan sampai rasionalis kita terkelabui hanya karena imbal hasil yang bagus, dengan bunga yang lebih tinggi," ujarnya.
Untuk bisa menjadi mitra usaha di Koperasi Cipaganti, seseorang minimal harus uang Rp 100 juta, uang yang tidak sedikit bagi kalangan menengah apalagi menengah ke bawah.
Dengan investasi minimal itu mitra usaha dapat keuntungan sebesar 1,5-1,9% sebulan atau 18-22,8% per tahun tergantung jangka waktu penempatan dana.
Meski koperasi bukan ranah pengawasan OJK, tapi dalam kasus Koperasi Cipaganti ini institusi yang dulu bernama Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) itu sempat meminta Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop-UKM) untuk menutup sementara usaha Koperasi Cipaganti.
Permintaan ini dilontarkan saat melakukan rapat koordinasi antara OJK (dulu Bapepam-LK), Kemenkop-UKM, dan manajemen Koperasi Cipaganti pada 15 Agustus 2012.
Hasil rapat saat itu menyebutkan bahwa bisnis yang dijalankan Koperasi Cipaganti dinilai tidak sesuai ketentuan pelaksanaan investasi secara normal. Atas hal ini, OJK meminta Kemenkop-UKM untuk melakukan audit khusus terhadap Cipaganti.
Usai melakukan rapat koordinasi pada 15 Agustus 2012, OJK melayangkan surat kepada manajemen Cipaganti dan Kemenkop-UKM pada 31 Agustus 2012 untuk melaksanakan audit khusus atas kasus ini.
(ang/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
