Apabila dibandingkan dengan utang di akhir 2012 yang sebesar Rp 1.977,71 triliun, utang pemerintah di Juni 2013 naik. Secara rasio terhadap PDB total di 2012, utang pemerintah Indonesia berada di level 24,7% hingga Mei 2013.
Jumlah utang pemerintah dengan denominasi dolar AS hingga Juni 2013 mencapai US$ 205,07 miliar, turun tipis dari Mei 2013 yang sebesar US$ 207,77 miliar. Tapi apabila dibandingkan utang di akhir 2012 yang mencapai US$ 204,28 miliar, maka utang di Juni 2013 mengalami kenaikan.
Demikian data Ditjen Pengelolaan Utang Kemenkeu yang dikutip detikFinance, Senin (22/7/2013).
Utang pemerintah di Juni 2013 tersebut terdiri dari pinjaman Rp 579 triliun, naik dibandingkan Mei 2013 yang sebesar Rp 575,25 triliun, namun menurun dibanding akhir 2012 Rp 614,32 triliun. Kemudian berupa surat berharga Rp 1.457,14 triliun, turun dari Mei 2013 yang sebesar Rp 1.461,8 triliun, namun naik dibanding akhir 2012 yang sebesar Rp 1.361,1 triliun.
Jika menggunakan PDB Indonesia yang sebesar Rp 8.241,9 triliun, maka rasio utang Indonesia hingga akhir Juni 2013 sebesar 24,7%.
Sementara rincian pinjaman yang diperoleh pemerintah pusat hingga Juni 2013 adalah:
Bilateral: Rp 325,89 triliun
Multilateral: Rp 226,69 triliun
Komersial: 24,21 triliun
Supplier: Rp 330 miliar
Pinjaman dalam negeri: Rp 1,88 triliun
Berikut catatan utang pemerintah pusat dan rasionya terhadap PDB sejak tahun 2000:
Tahun 2000: Rp 1.234,28 triliun (89%)
Tahun 2001: Rp 1.273,18 triliun (77%)
Tahun 2002: Rp 1.225,15 triliun (67%)
Tahun 2003: Rp 1.232,5 triliun (61%)
Tahun 2004: Rp 1.299,5 triliun (57%)
Tahun 2005: Rp 1.313,5 triliun (47%)
Tahun 2006: Rp 1.302,16 triliun (39%)
Tahun 2007: Rp 1.389,41 triliun (35%)
Tahun 2008: Rp 1.636,74 triliun (33%)
Tahun 2009: Rp 1.590,66 triliun (28%)
Tahun 2010: Rp 1.676,15 triliun (26%)
Tahun 2011: Rp 1.803,49 triliun (25%)
Tahun 2012: Rp 1.975,42 triliun (27,3%)
Juni 2013: Rp 2.036,14 triliun (24,7%)
Tahun ini pemerintah berencana menarik utang baru senilai Rp 215,4 triliun untuk menutupi defisit anggaran yang nilainya mencapai Rp 224,2 triliun.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan bakal mengurangi proyek-proyek yang menggunakan utang luar negeri.
(dnl/ang)
