Bertempat di lantai 7 Gedung Nusantara I DPR Senayan, para pegawai maskapai ekor kuning ini ditemui oleh satu Anggota Komisi XI yakni Sumaryoto di ruang Fraksi PDIP. Tanya jawab dan berbagi cerita berjalan dengan tenang.
Tanya jawab ini dipimpin oleh Sumaryoto. Salah satu pilot senior Merpati, yakni Capt. Wahyudin A saat diberi kesempatan berbicara menjelaskan kedatangan pegawai Merpati menemui anggota parlemen bukan mengatasnamakan asosiasi. Ia dan rekan-rekannya datang atas nama penerbang lapar yang hampir 4 bulan belum memperoleh gaji.
"Kita bergerak atas nama pilot lapar. Ngomong saja sudah fals," kata Capt Senior Merpati tersebut di depan anggota Fraksi PDIP saat tanya jawab di Gedung DPR, Senin (17/3/2014).
Menurut Wahyudin, para pilot dan pegawai Merpati lainnya telah menyambangi Kementerian BUMN selaku pemegang saham. Para pegawai menuntut kejelasan nasib dari keberlangsung perseroan dan meminta Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk memberhentikan Capt. Asep Ekanugraha dari posisi Dirut Merpati karena dinilai tidak mampu memperbaiki kinerja. Namun hasilnya, hingga kini para karyawan belum memperoleh jawaban.
"Kami minta ganti Capt Asep. Kalau dilikuidasi bayar Rp 1,7 triliun ke karyawan. Kalau mau hidup, Merpati butuh Rp 700 miliar. Waktu temui pak Wahyu (Deputi BUMN). Padahal Pak Dahlan ada waktu itu. Dia janji kasih waktu 1 minggu," jelasnya.
Sementara itu, Capt. Adithya Priyo yang juga merupakan Sekjen Asosiasi Pilot Merpati (APM) menjelaskan kondisi Merpati saat ini adalah yang terburuk sejak perseroan beroperasi mulai tahun 1960an. Next
(feb/ang)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
