Pertemuan ini membahas masalah penggunaan BBM bersubsidi yang masih tinggi. Selain itu, dibahas juga pengaturan dan penetapan cadangan BBM (buffer stock) yang belum tersentuh. Pasalnya, saat ini Indonesia tidak memiliki cadangan BBM.
"Ini dalam rangka adanya komunikasi 2 arah antara badan pengatur dan badan usaha yang diatur dan diawasi. Kita menganut 2 rezim BBM subsidi dan non subsidi. Selain itu, salah satu tugas kami yaitu mengatur dan menetapkan cadangan BBM dan ini belum tersentuh. Cadangan BBM nasional penting bagi kami," ujar Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Someng saat acara Forum Diskusi Badan Pengaturan dan Badan Usaha Hilir Migas di Kantor BPH Migas, Jakarta, Selasa (22/4/2014).
Andy menjelaskan, di dalam UU Energi No. 30 tahun 2009, ada 3 hal yang harus dilakukan pengatur terkait cadangan BBM yaitu cadangan strategis (masih di perut bumi), buffer stock yaitu bagaimana meningkatkan cadangan BBM selain operasional bukan hanya cadangan dari pemerintah, dan cadangan operasional.
"Badan pengatur menetapkan dan mengatur, bagaimana ada cadangan BBM (buffer stock) karena bahaya sekali kalau nggak ada cadangan, apalagi saat bencana. Kita memerlukan untuk buffer stock. Jangan sampai kegiatan usaha mandek karena stock nggak ada. Ini dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional," kata dia.
Selain cadangan BBM, pihaknya juga mendorong untuk menghapus atau mengurangi konsumsi BBM bersubsidi. Hal ini untuk menghemat anggaran pemerintah.
"Sampai kapan BBM disubsidi? Subsidi itu tidak sehat, kalau pun ada harus tepat sasaran dan tepat kuota. Siapa yang menikmati?" cetusnya.
(drk/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
