"Itu belum selesai, kita masih buat kesimpulan," kata Anggota BPK Achsanul Qosasi di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa (2/12/2014).
Saat ditanya lebih dalam terkait audit investigatif ini, mantan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI ini enggan berkomentar.
"Nanti ya. Kalau sudah selesai nanti anda saya kabarkan," jelasnya.
Tidak hanya ikut dalam memburu mafia migas, BPK, kata Achsanul sudah berkoordinasi dengan pemerintah untuk mengatur tata kelola migas.
"Prioritas kita bertemu Kementerian ESDM, BI, SKK Migas, dengan inisiator BI," ujar.
Pada pertemuan atau koordinasi tahap awal, BPK akan membantu pemerintah mendorong pengelolaan Devisa Hasil Ekspor perusahaan migas asing agar tetap berada di Indonesia.
"Membahas yang mudah kita lakukan seperti Devisa Hasil Ekspor agar nggak ngendon di luar negeri. Itu yang mudah," jelasnya.
(feb/ang)
