Dari nilai proyek KPS infrastruktur yang ditawarkan kepada investor asing dan lokal di 2012, sebesar Rp 100,6 triliun, belum ada satupun proyek yang mencapai tahap groundbreaking atau realisasi proyek. Hal tersebut salah satunya dipicu oleh persoalan pembebasan lahan.
"Belum ada yang groundbreaking tapi menuju kesana. Yang sudah maju progresnya itu Water Supply Umbulan dan Lampung, terus PLTU 2X1000 MW Jateng, Tana Ampo (Terminal Kapal Pesiar Bali)," tutur Direktur Perencanaan Infrastruktur BKPM Fritz Horas Silalahi di Rumah Makan Sari Kuring Kompleks SCBD Jakarta, Senin (25/2/2013).
Proyek infrastruktur dengan skema KPS, mulai ditawarkan sejak 2011 kepada investor untuk proyek yang secara hitungan ekonomi bagus namun secara pembiayaan memberatkan pemerintah. Sehingga pemerintah menggandeng swasta dan BUMN untuk pembiayaan dan pengembangan infrastruktur dengan difasilitasi oleh BKPM.
Fritz mengakui proses skema KPS ini relatif panjang yakni dimulai saat proyek ditawarkan hingga proyek berhasil groundbreaking. Selain itu, kendala yang dihadapi setiap proyek itu beragam namun sebagian besar kendala datang dari pembebasan lahan.
"Project jalan tol, salah satu problem itu pemebebasan lahan. Ada juga project sedikit unik, asetnya punya kabupaten, bangunan punya provinsi. Penanggung jawab project kementerian," tambahnya.
Di 2013, BKPM menargetkan akan menawarkan setidaknya 15 proyek infrastruktur kepada investor senilai Rp 100 triliun. Sementara dari 2010 hinggga 2014, kebutuhan dana pembiayaan infrastruktur dari skema KPS mencapai Rp 668,34 triliun.
"Kita tawarkan 15 project, nilai sekitar Rp 100 triliun. 15 project itu bisa beberapa proyek sebelumnya. Input dari market sounding 2012," sebutnya.
(feb/hen)
