Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan, Ketua Komisi IX DPR telah menyampaikan surat kepada pimpinan DPR soal tidak datangnya Dahlan Iskan untuk rapat. Namun tidak dijelaskan soal topik rapat yang rencananya akan dibawa oleh Komisi IX dengan Dahlan.
"Ketua Komisi IX menyampaikan surat kepada pimpinan dewan perihal masalah tidak datangnya Menteri BUMN ke Komisi IX, maka pimpinan dewan memutuskan untuk meminta presiden untuk menghadirkan secara paksa Menteri BUMN ke DPR. Hal ini sesuai dengan mekanisme UU, maka mekanisme pemanggilan melalui presiden ini harus ditempuh," tutur Pramono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/4/2013).
Dikatakan Pramono, keputusan pimpinan DPR untuk meminta Presiden SBY memanggil Dahlan rapat di DPR karena tak hanya di Komisi IX. Dahlan menurut Pramono juga sering tidak hadir dalam panggilan rapat Komisi VI dan Komisi VII DPR.
Untuk di Komisi VII, memang Dahlan pernah diperkarakan soal temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait inefisiensi PLN Rp 37,8 triliun di 2009/2010.
"Tentunya presiden sebagai penanggung jawab, menteri ini kan pembantu presiden, sehingga presiden harus bisa menghadirkan. Surat akan dikirim ke presiden hari ini, ini masalah prosedur kelembagaan," kata Pramono.
(dnl/hen)
