"Inalum otomatis kalau mau praktis diambil saja oleh Menteri BUMN jadi BUMN sendiri," kata Menteri Perindustrian MS Hidayat usai rapat kordinator di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (23/7/2013).
Namun, menurut Hidayat ini masih jadi pembicaraan pada internal pemerintah. Termasuk untuk pembagian saham kepada pemerintah daerah.
"Kalau sudah diambil 100%, kalau ada arrangement lagi oleh pemerintah, Inalum-nya dimasukin, BUMN yang lain, pada daerah minta dimasukkan saham, itu nanti pembicaraan kita selanjutnya," ujarnya.
Inalum adalah usaha patungan pemerintah Indonesia dengan Jepang. Proyek ini didukung aset dan infrastruktur dasar, seperti pembangkit listrik tenaga air dan pabrik peleburan aluminium berkapasitas 230-240 ribu ton per tahun.
Pemerintah Indonesia memiliki 41,13% saham Inalum, sedangkan Jepang memiliki 58,87% saham yang dikelola konsorsium Nippon Asahan Aluminium (NAA). Konsorsium NAA beranggotakan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) yang mewakili pemerintah Jepang 50% dan sisanya oleh 12 perusahaan swasta Jepang.
Berdasarkan perjanjian RI-Jepang pada 7 Juli 1975, kontrak kerja sama pengelolaan Inalum berakhir 31 Oktober 2013. Untuk mengambil alih perusahaan aluminium tersebut, pemerintah menyiapkan dana US$ 723 juta atau Rp 7 triliun.
(ang/ang)
