Hampir 40 ribu pasangan bercerai di ibu kota China dalam 9 bulan di tahun ini. Naik 41% dibandingkan periode yang sama di 2012. Demikian diungkap Beijing Youth Daily, seperti dikutip dari AFP, Selasa (29/10/2013).
Pada Maret tahun ini, China memberlakukan pajak penjualan properti 20% secara nasional. Pajak ini dikenakan kepada penjual properti jenis hunian.
Namun aturan ini tidak berlaku bagi pasangan bercerai yang memiliki 2 properti, dan kepemilikan properti tersebut atas nama suami dan satu lagi atas nama istri. Setelah itu, pasangan ini bisa menikah lagi.
Pertumbuhan perceraian di China sangat tinggi dalam 4 tahun belakangan ini. "Lonjakan tingkat perceraian ini berhubungan dengan penghindaran pajak oleh sejumlah orang," ujar Li Ziwei, seorang pakar pernikahan dan urusan kependudukan pemerintah di Beijing.
Banyak pasangan di sejumlah kota besar, di mana harga properti meroket dalam beberapa tahun terakhir, melakukan penghindaran pajak dengan bercerai. Karena ini bisa menghindari pajak hingga puluhan ribu dolar AS.
Bila bercerai, pajak penjualan properti hanya 1% atau 2% dari harga jualnya.
Kantor catatan sipil Shanghai, tempat pengajuan perceraian di China, mencantumkan pengumuman di kantornya: "Ada risiko di dalam pasar properti, pikir dua kali sebelum anda memutuskan bercerai."
Harga properti adalah isu sensitif di China, dan pihak otoritas telah berusaha untuk mengontrol kenaikan harga properti ini dalam 3 tahun terakhir.
Selain pajak penjualan yang tinggi, sejumlah kebijakan diberlakukan pemerintah China untuk menekan lonjakan harga properti. Aturan yang diberlakukan antara lain, pengetatan pembelian rumah kedua dan ketiga, menaikkan batas minimum uang muka KPR, dan pajak tinggi untuk pembelian properti bagi orang asing di sejumlah kota.
(dnl/ang)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
