Alasan pengusaha, ketetapan besaran KHL 2014 sudah disetujui dari rapat yang dilakukan semua pihak, termasuk golongan buruh, pengusaha dan pemerintah.
"Saya bingung kalau begini. Aturan kan sudah disepakati bersama. Kalau berbeda pendapat begitu, parameter mana yang mau dipakai," kata DPN Apindo bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial, Haryadi Sukamdani kepada detikFinance, Selasa (29/10/2013).
Menurutnya bukan saatnya lagi memperjuangkan aspirasi dengan berdemo turun ke jalan, namun sudah saatnya dengan cara dialog. "Kalau memuaskan semua pihak ya nggak bisa. Kalau begitu harus fair, ya terima dong. Terus sekarang modelnya demo udah nggak gitu lagi, harusnya" katanya.
Haryadi juga mengatakan besaran upah minimun provinsi (UMP) DKI Jakarta diperkirakan lebih rendah atau sama dengan besaran KHL tersebut. "Ya memang arahnya ke situ, bisa lebih rendah atau paling tidak sama dengan KHL yang ditetapkan," katanya.
Ia mengatakan kecenderungannya nilai UMP yang akan lebih rendah dari KHL yang ditetapkan. Jika UMP yang 2014 nanti ditetapkan nilainya lebih besar daripada KHL, persoalan tersebut merupakan urusan antara pihak perusahaan dan buruh.
"Kan ini targetnya pencapaian KHL. Kalau di atas KHL itu lain lagi ceritanya. Itu nanti urusan bipartit," tegas Harayadi.Next
(wij/hen)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
