Senior Vice Presiden Fuel Marketing and Distribution PT Pertamina (Persero) Suhartoko mengatakan, pada dasarnya setiap daerah memiliki jatah BBM bersubsidi. Jatah ini disesuaikan dengan kuota nasional yang ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Misalnya tahun ini kuota BBM bersubsidi dalam APBN-Perubahan 2014 ditetapkan 46 juta kilo liter (KL).
"Dari jumlah itu oleh BPH Migas (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi) dibagi secara proporsional ke seluruh kota/kabupaten se-Indonesia," ucap Suhartoko kala dihubungi detikFinance, Senin (8/9/2014).
Suhartoko menjelaskan, berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh BPH Migas ke masing-masing kabupaten/kota, oleh badan usaha penyalur yang mendistribusikan BBM subsidi salah satunya Pertamina, dibagi jatah kuota penyaluran di masing-masing SPBU di daerah hingga cukup sampai 31 Desember 2014.
"Jadi setiap SPBU se-Indonesia ada jatah BBM subsidi per harinya. Jika penjualan BBM subsidi di satu SPBU kuota hariannya sudah habis, maka tidak boleh ditambah pada hari itu juga," ungkapnya.
Faktor tersebut, lanjut Suhartoko, yang menyebabkan antrean di sejumlah SPBU di beberapa daerah. Pemilik kendaraan menunggu hingga stok BBM bersubsidi yang baru didatangkan, bahkan ada yang rela menginap.
"Pertamina menyediakan solar tapi non subsidi. Masalahnya orang masih nggak mau beli solar non subsidi, maunya solar subsidi. Akibatnya malam hari kendaraan sudah antre panjang di SPBU. Diinapkan sampai besok paginya bisa antre paling depan untuk dapatkan solar subsidi," jelas Suhartoko.
"Seperti di Sorong, yang banyak antre panjang solar subsidi itu didominasi oleh truk-truk dan mobil pribadi. Sementara premium ada antrean tapi tidak panjang dan pasokannya selalu tersedia di SPBU," tuturnya.
(rrd/hds)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
