"PMN untuk lembaga keuangan internasional seperti ADB, World Bank dan lainnya komitmen kita kan itu ditempatkan sebagai PMN, bukan iuran," ungkap Menteri Keuangan Chatib Basri usai membacakan hasil rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2013)
Chatib mengatakan, langkah ini merupakan syarat dari keanggotaan Indonesia di lembaga keuangan tersebut. Sehingga menurutnya tidak ada dampak dari pengeluaran ini.
"Pemerintah tempatkan di sana itu kan untuk investasi, ada kuota kita disitu. Nggak ada dampak, itu harus karena keanggotan World Bank, kita harus bayar, itu namanya PMN," jelasnya.
Berikut PMN Indonesia yang harus disetorkan ke lembaga keuangan Internasional:
- IBRD (International Bank For Reconstruction and Development) Rp 172,2 miliar
- ADB (ASIAN Development Bank) Rp 373,8 miliar
- IFAD (International Fund for Agricultural Development) Rp 30,3 miliar
- IFC (International Finance Corporation) Rp 8,7 miliar
- ICD (Islamic Corporation for the Development of the Private Sector) Rp 9,6 miliar
- AIF (Asean Infrastructure Fund) Rp 407,4 miliar.
Di tempat yang sama, Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan aksi pemerintah ini adalah investasi. Sama halnya dengan pemerintah ketika menempatkan uangnya di BUMN.
"Ini sama dengan pemerintah taruh duit di BUMN, investasi. Pemerintah itu kita itu pemilik, kita satu dari sekian banyak negara negara pemilik Bank Dunia, ADB, kita mendapat manfaatnya," ungkap Bambang.
Lewat setoran ini, Indonesia berhak mendapatkan utang dengan bunga yang lebih murah. Meskipun utang yang dibutuhkan tidak terlalu besar.Next
(mkl/hen)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
