Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama (Ahok) mengatakan, Pemprov DKI sebagai pemegang 13,9% saham di JIExpo malah disuruh bayar sewa untuk setiap penyelenggaraan ajang tahunan tersebut.
"Kalau kita ngomong jujur, JIExpo juga ada kurang ajarnya. DKI itu disuruh untuk menyiapkan anggaran untuk sewa ruangan. Gila nggak? Yang saya potong dulu Rp 4 miliar kan? Sempat dia nggak mau kan? Waktu saya rapat, sempat saya ancam karena nggak mau compliment seperti free. Kita nggak mau ikut, seluruh dinas saya larang untuk ikut," tutur Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (11/6/2013).
Belum lagi, Pemprov DKI tidak pernah mendapat bagian keuntungan (dividen) terkait keuntungan yang dari JIExpo yang dimiliki pengusaha Murdaya Poo. Ahok mengatakan, untuk provinsi lain yang membuat kegiatan di JIExpo, tidak apa-apa jika digratiskan.
"Pak Poo setuju untuk tahun ini (bagi dividen), tahun depan nggak jelas tuh. Kenapa? Karena dia berkuasa kan, dia mempunyai tempat yang besar. Nah tempat itu dulu pernah kita permasalahkan waktu saya di Komisi II DPR. Itukan hasil lelang Setneg (sekretariat negara), kok bisa tiba-tiba jadi milik dia? Sekarang Setneg lagi minta saham dari dia, hilang itu tiba-tiba saham pemerintah. Itu yang kita persoalkan di Komisi II," papar Ahok.
Ahok mengatakan, terkait PRJ, Pemprov DKI ingin agar pedagang-pedagang kecil skala mikro dan rumah tangga bisa memamerkan usaha mereka setahun sekali lewat event PRJ ini.
Sebelumnya, Ahok pernah mengatakan PRJ akan menjadi pasar rakyat dengan memindahkannya ke lapangan Silang Monas. Penyelenggaraan PRJ juga akan diambil alih Pemprov DKI, bukan lagi PT JIExpo. PT JIExpo nantinya dilarang menggunakan nama PRJ dan diminta fokus mengadakan pameran-pameran besar saja baik berskala nasional dan internasional.
PRJ yang diadakan menandai HUT Jakarta yang jatuh pada 22 Juni tiap tahun, dilaksanakan selama 1 bulan. Tahun ini diadakan di JIExpo pada 6 Juni-7 Juli 2013. PRJ di JIExpo menarik tiket masuk tahun ini Rp 25 ribu untuk hari biasa dan Rp 30 ribu untuk akhir pekan.
Masalah penyelenggaraan PRJ ini sudah diprotes DPRD DKI tahun 2010 dan telah mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk memutus kontrak penyelenggaraan PRJ dengan JIExpo, dan menggelar lelang penyelenggaraan PRJ karena terbukti tidak adanya kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahun. Pemprov DKI memegang kepemilikan saham di JIExpo sebesar 13,9%, namun tidak pernah mendapatkan pemasukan dividen.
(dnl/hen)
