Hidayat mengatakan, rapat yang dilakukan selama kurang lebih 3 jam tersebut membahas persiapan pihak pemerintah sebelum melakukan termination agreement atau penandatangan pengakhiran kerjasama dengan pihak Jepang melalui konsorsium Nippon Asahan Alumunium (NAA). Rapat akan dilakukan kembali pada hari Kamis (20/11/2013) untuk membahas nilai transaksi, jawaban resmi yang akan diserahkan ke pihak Jepang.
"Ketua BPKP mengajak ketemu hari Kamis sore. Setelah itu beliau janji akan memberikan pernyataan mengenai posisi Indonesia untuk disampaikan ke Jepang," kata Hidayat saat ditemui di kantornya, Senin (18/11/2013).
Jepang akan diberikan waktu selama 3 hari untuk membahas surat dari pemerintah bersama shareholders dari pihak mereka. Setelah selesai, surat tersebut akan dikirim kembali ke Indonesia untuk dibahas ulang dan ditandatangani oleh pemerintah melalui tim perunding yang mencakup Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, Menteri BUMN.
"Setelah kita kirimkan resmi, nanti ditandatangani, setelah di-endorse Mardiasmo. Pak Hatta, Saya, Menkeu sama Menteri BUMN ikut menandatanganinya. Kita kirimkan, dia katanya minta waktu 3 hari untuk mendapatkan persetujuan, lalu ditetapkan termination agreement-nya," papar Hidayat.
Setelah ditetapkan, maka akan dilakukan termination agreement atau finalisasi dari seluruh proses pengambilalihan Inalum. Hidayat mengatakan, termination agreement akan dilakukan di Jakarta.
"Melakukan pengakhiran, dan ada provisional price US$ 556,7 juta. Saya maunya minggu depan, Kalau minggu ini kita selesaikan prosesnya. Saya ngajaknya di Jakarta," tambah Hidayat.Next
(zul/hen)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
