"BBM itu nggak perlu disubsidi. Ini kita bolak-balik bilang ke pemerintah, segeralah dan momennya sekarang. Pemerintahan yang sekarang tidak perlu memikirkan popularitas lagi dan tidak perlu memikirkan untuk dipilih lagi. Sekarang bisa melakukan itu, jangan meninggalkan bom waktu ini," papar pria yang akrab disapa SBS tersebut saat ditemui di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (20/08/2014).
SBS juga mengatakan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak perlu takut dampak yang dihasilkan dari kebijakan pencabutan subsidi BBM seperti lonjakan inflasi.
"Peningkatan harga adalah resikonya, jangan takut inflasi. Pilihannya kalau dipertahankan akan semakin parah, lebih baik ambil resiko itu" imbuhnya.
Bagi SBS pencabutan subsidi BBM sangat bermanfaat untuk menggerakan ekonomi seperti pembangunan infrastruktur. Dari situ akan banyak lapangan kerja yang tercipta.
"Total subsidi sudah sekitar Rp 400 triliun, jumlah yang luar biasa. Kalau dibagikan ke daerah misalnya Rp 5 triliun saja untuk membangun infrastruktur, pendidikan, memperkuat pembangunan daerah, nanti kayak apa Indonesia. Nanti insentif subsidi itu digunakan untuk program yang tepat sasaran, bukan memperkaya penyelundupan," jelasnya.
(wij/hds)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
